e-HIBSOS

Sebuah alat bantu (tools) yang memanfaatkan Teknologi Informasi dalam pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial, mulai dari proses pengajuan oleh pemohon sampai dengan laporan pertanggungjawaban penggunaan Hibah dan Bantuan Sosial.

HIBSOS 2018 HIBSOS 2019 HIBSOS 2020

HIBAH

Pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BANTUAN SOSIAL

Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social.

ALUR PENGAJUAN


Alur Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial

  1. Pemohon menyampaikan pengajuan melalui aplikasi e-Hibsos
  2. Pemohon mengisikan usulan sebagai perorangan atau lembaga
  3. Pemohon mengisikan data dengan lengkap pada form usulan hibsos yang sudah tersedia
  4. Setelah menyampaikan pengajuan usulan, pemohon akan mendapatkan kode registrasi, Kode ini yang akan dipakai untuk melihat usulannya apakah disetujui atau ditolak, serta sebagai media dalam menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban atas bantuan yang diterima
  5. Pemohon melengkapi usulan/permohonan hibsos dengan Rincian Anggaran Belanja (RAB)
  6. Proses Verifikasi diawali dengan verifikasi Rincian Anggaran Belanja (RAB) yang diikuti dengan Rekomendasi dari OPD
  7. Usulan yang telah mendapat rekomendasi dari OPD akan diproses kembali untuk direview oleh TAPD dengan menghasilkan persetujuan pertimbangan TAPD
  8. Pemohon wajib memantau status dari usulan dengan hasil akhir Disetujui atau Ditolak
  9. Laporan dapat diakses dan dicetak untuk melengkapi dokumentasi dari setiap kegiatan Hibsos di kota Serang, baik oleh Pemohon maupun pihak yang terkait

DASAR HUKUM


Pengelolaan dana hibah dan bantuan social diatur dalam :

  1. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.